Studi Komparasi dan Analisis Kontestasi Kebijakan Subsidi BBM

Dalam diskusi yang dilaksanakan oleh BEM dan Senat tiap-tiap Fakultas di Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 November 2014, Jum’at dini hari, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;
Bahwa benar APBN yang belakangan selama lima tahun belakangan yang menelan anggaran sebesar lebih dari tujuh ratus triliun rupiah benar membebani anggaran. Anggaran tersebut lebih besar dibandingkan anggaran infrastruktur dan anggaran sektor kesehatan yang masing-masing “hanya” menelan anggaran sebesar lima ratus triliun rupiah dan dua ratus triliun rupiah.

Hal ini membuat pemerintah merasa BBM yang kebanyakan dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas perlu dicabut. Namun, dalam pandangan kami, hal ini tidak dapat serta merta pemerintah berakhir pada kesimpulan dicabutnya subsidi BBM secara keseluruhan. Bagi kami, walau BBM harus diartikan dan dimengerti sebagai komoditi yang mampu menstimulus gerak perekonomian. Sehingga, mahalnya harga BBM dapat memperlambat gerak perekonomian akibat dominannya kendaraan pribadi sebagai alat untuk aktivitas ekonomi. kesimpulan yang kami ambil dalam poin ini adalah benar subsidi BBM membebani anggaran, namun di satu sisi masyarakat kecil yang menjadikan BBM sebagai komoditi untuk memperlancar aktivitas kegiatan kerjanya akan memperberat langkah aktivitasnya. Maka dengan ini kami menawarkan beberapa kesimpulan dan solusi; pertama yaitu penerapan BBM dua harga. Kendaraan keluaran 2012 ke atas(kendaraan terbarukan dengan harga yang hanya mampu dijangkau oleh kaum menengah ke atas) tidak boleh mengonsumsi BBM yang disubsidi. BBM bersubsidi hanya diakses dan dikonsumsi terbatas oleh masyarakat kurang mampu, nelayan dan petani sebagai biaya operasional yang murah guna mereduksi dampak inflasi di masyarakat. Subsidi BBM dialokasikan pula untuk sektor transportasi massal dan sektor perhubungan yang dijadikan oleh para petani dan nelayan untuk mengantarkan barangnya dan terciptanya kesalingketerhubungan antar-sektor untuk menekan inflasi semaksimal mungkin dengan asumsi dinaikkannya pula pengawasan agar tidak terjadi kebocoran subsidi ke sektor industri maupun penyelundupan.
Dipotongnya subsidi BBM yang dinikmati oleh kelas menengah ke atas yang oleh pemerintah mengonsumsi subsidi BBM dari total konsumsi sebesar seratus persen dinikmati oleh kelas menengah sebesar tujuh puluh satu persen, hal ini kami nilai tak terkira besarnya. Maka, alokasi anggaran harusnya dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah seperti pupuk murah untuk petani, murahnya teknologi pertanian, penggunaan teknologi intensifikasi produktivitas lahan, pembukaan dan penggarapan lahan baru, dibangunnya jaringan irigasi, pembangunan waduk sebagai sarana komplementer dengan jaringan irigasi, subsidi BBM untuk nelayan, pembukaan akses jalan dari pantai ke wilayah pemasaran, dibangunnya infrastruktur pendingin untuk menyimpan stok ikan demi terjaminnya stok ikan dan stabilitas harga komoditi laut dan lain sebagainya
Murahnya harga BBM membuat tingginya konsumsi BBM. Hal ini menciptakan overkonsumsi BBM akibat pemerintah yang hanya dapat memproduksi BBM sebesar delapan ratus ribu barel per hari sedangkan konsumsi BBM mencapai kisaran satu juta enam ratus ribu barel per hari. Banyaknya konsumsi BBM benar menciptakan peluang yang besar untuk penyelundupan ke luar negeri dan juga ke sektor industri dimana harga BBM menarik para penyelundup untuk meraih untung. Selain itu, besarnya konsumsi BBM dapat meningkatkan degradasi lingkungan akibat polutan yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Hal ini merusak kutub utara dan kutub selatan sebagai kutub penyeimbang suhu udara bumi, dimana lapisan es dari tahun 2000 mencapai dua meter, kini hanya mencapai sekitar sembilan puluh centimeter. Dengan ini kemudian kami memberikan solusi dengan pengalihan subsidi tersebut ke arah pembangunan infrastruktur transportasi massal yang dapat diakses oleh segala kalangan guna mereduksi dampak lingkungan dan juga mempermurah biaya transportasi masyarakat.
Apa yang kemudian kami dapat tarik-simpulkan adalah pengalihan subsidi BBM dapat menekan inflasi dengan beberapa solusi yang kami tawarkan. Namun, kami juga memiliki pandangan lain sembari kami melakukan pandangan-pandangan kami yang mandiri serta profetik, kami memiliki beberapa solusi dalam pembiayaan fiskal dalam mencari alternatif pembiayaan subsidi.
Walau tak dapat kita nafikan besarnaya subsidi BBM perlu dialihkan ke sektor lain, hal ini berarti akan menaikkan harga BBM dapat mengerek inflasi pada level 8%-9%(dengan asumsi BBM naik sebesar tiga ribu rupiah) yang dapat menciptakan kemiskinan baru. Masyarakat menengah yang rentan miskin akibat naiknya harga BBM ini berkisar antara delapan puluh juta hingga seratus juta penduduk dapat beralih menjadi masyarakat miskin dengan adanya inflasi.
Walau asumsi jaring pengaman yang dikeluarkan pemerintah baru, namun tidak jelasnya alokasi anggaran, alokasi pendapatan dari jaring pengaman belum jelas. Solusi yang kami tawarkan adalah subsidi BBM perlu diawasi secara ketat agar dapat tepat sasaran.
Naiknya harga BBM kami nilai memiliki corak dan cirinya tersendiri. Namun, nyatanya ada hal yang kami nilai ganjil. Bahwa, tidak mungkin pemerintah dapat menyamakan harga energi internasional ketika Indonesia dapat memproduksi energi dengan biaya produksi sendiri. Terlebih, menurut hemat kami, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang diagung-dengungkan oleh forum internasional terbaik setelah China, nyatanya tingkat pendapatan per kapitanya hanya mencapai US$3000-US$4000 sedang pendapatan masyarakat Singapura dan Amerika yang menjadi rujukan harga minyak internasional tingkat pendapatannya mencapai US$30.000-US$40.000. Apakah hal ini dapat kita kategorikan adil?
Di satu sisi, setiap naiknya harga BBM sejatinya malah mengerek pengeluaran belanja pegawai sebesar 60%. Sehingga, menurut hemat kami, subsidi yang diklaim akan dialokasikan ke sektor pertanian, kelautan, infrastruktur, nyatanya kebanyakan hanya diserap oleh belanja pegawai yang tiap tahun naik namun tidak menambah produktivitas pegawai itu sendiri. Bayangkan, untuk anggaran rapat pegawai sendiri per tahunnya mencapai Rp.30T! Hal yang kemudian kami tarik-simpulkan, bahwa memang perlu terjadi restrukturasi dan reformasi berbagai anggaran yang menurut guru besar Universtias Brawijawa dapat pula menyelamatkan anggaran sekitar Rp.150-Rp.200T.
Data terbaru yang kami dapatkan, untuk pembiayaan fiskal bukan saja hanya sekadar menaikkan harga BBM. Dimana nyatanya masih ada kekayaan masyarakat Indonesia yang dilarikan di Singapura guna menghindari pajak mencapai sekitar Rp.1.200T(data Kompas), potensi pendapatan pajak dari sektor pertambangan minyak dan gas mencapai Rp.6.000T(data Antara dan Kompas).

Ditulis oleh Unknown, Sabtu, 15 November 2014 - Rating: 4.5

Judul : Studi Komparasi dan Analisis Kontestasi Kebijakan Subsidi BBM
Deskripsi : Dalam diskusi yang dilaksanakan oleh BEM dan Senat tiap-tiap Fakultas di Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 November 2014, Jum’at din...

Bagikan ke

Facebook Google+ Twitter